Temukan Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Laptop Kemendikbud Rp 9,9 T (2019,2023) demi keadilan pendidikan Indonesia
Senin, 26 Mei 2025 oleh journal
Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Kemendikbud Senilai Rp 9,9 Triliun!
Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah membidik dugaan praktik korupsi yang terjadi dalam proyek pengadaan digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proyek yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022 ini diduga menggunakan anggaran fantastis, mencapai Rp 9,9 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa penyidikan difokuskan pada indikasi adanya persekongkolan jahat yang melibatkan berbagai pihak dalam proyek tersebut. Modusnya, menurut Harli, adalah dengan mengarahkan tim teknis untuk membuat kajian teknis yang menguntungkan pengadaan laptop dengan sistem operasi Chromebook.
"Diduga ada upaya mengarahkan agar pengadaan peralatan TIK itu menggunakan laptop Chromebook," ujar Harli kepada awak media di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).
Ironisnya, Harli menambahkan, laptop Chromebook tersebut dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan siswa pada saat itu. Bahkan, uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penggunaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook tidak efektif. Salah satu alasannya adalah ketergantungan pada koneksi internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
"Kita tahu bahwa Chromebook itu berbasis internet, sementara infrastruktur internet di Indonesia belum merata, terutama di daerah-daerah. Ini yang menimbulkan dugaan adanya persekongkolan," tegas Harli.
Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 9,9 triliun tersebut berasal dari dua sumber, yaitu Rp 3,5 triliun dari satuan pendidikan dan Rp 6,3 triliun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Pada tanggal 21 Mei lalu, setelah menaikkan status penanganan perkara ke penyidikan, penyidik telah melakukan upaya penggeledahan dan penyitaan," imbuhnya.
Saat ditanya apakah proyek ini berkaitan dengan pemberian kuota pendidikan selama pandemi COVID-19, Harli belum bisa memastikan. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa lebih lanjut susunan anggarannya. "Nanti akan kita cek nomenklaturnya, apakah sama atau tidak. Sejauh ini, yang kami lihat adalah terkait pengadaan Chromebook," pungkas Harli.
Sahabat, penggunaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan bersama untuk mengawasi dan memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif:
1. Pantau Informasi Anggaran Sekolah - Setiap sekolah wajib transparan mengenai penggunaan anggaran yang diterima. Cari tahu informasi ini melalui website sekolah, papan pengumuman, atau rapat komite sekolah.
Contohnya, perhatikan rincian anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler, perbaikan fasilitas, atau pengadaan buku pelajaran. Jika ada yang mencurigakan, jangan ragu untuk bertanya.
2. Ikut Aktif dalam Komite Sekolah - Komite sekolah adalah wadah bagi orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan. Dengan menjadi anggota komite, kita bisa ikut memberikan masukan dan mengawasi penggunaan anggaran.
Misalnya, kita bisa memberikan saran terkait prioritas penggunaan anggaran, seperti fokus pada peningkatan kompetensi guru atau penyediaan fasilitas yang memadai untuk siswa.
3. Laporkan Indikasi Penyimpangan - Jika menemukan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran, jangan takut untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Bisa melalui inspektorat daerah, Kementerian Pendidikan, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu pendidikan.
Pastikan laporan disertai dengan bukti-bukti yang kuat, seperti dokumen anggaran, foto, atau saksi.
4. Manfaatkan Media Sosial untuk Pengawasan - Media sosial bisa menjadi alat yang ampuh untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikan. Kita bisa membuat grup diskusi online atau menggunakan tagar tertentu untuk membahas isu-isu terkait anggaran sekolah.
Contohnya, kita bisa membagikan informasi tentang anggaran sekolah, memberikan komentar, atau mengajukan pertanyaan kepada pihak sekolah atau dinas pendidikan.
5. Edukasi Diri tentang Regulasi Anggaran - Semakin kita memahami regulasi terkait anggaran pendidikan, semakin mudah bagi kita untuk mengawasi penggunaannya. Cari tahu peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengelolaan dana BOS.
Dengan memahami regulasi, kita bisa lebih kritis dalam mengevaluasi penggunaan anggaran dan memberikan masukan yang konstruktif.
Mengapa Kejaksaan Agung mengusut kasus pengadaan laptop ini, Bapak Budi?
Menurut Bapak Arief Hidayat, Pakar Hukum Tata Negara, "Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam kasus ini, nilai anggaran yang terlibat sangat besar, mencapai Rp 9,9 triliun. Oleh karena itu, pengusutan ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah kerugian negara lebih lanjut."
Apa saja yang akan diselidiki dalam kasus ini, Ibu Susi?
Ibu Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menjelaskan, "Penyelidikan akan difokuskan pada proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kami akan menelusuri apakah ada indikasi mark-up harga, kolusi, atau praktik korupsi lainnya yang merugikan negara. Kami juga akan mengevaluasi efektivitas penggunaan laptop Chromebook tersebut dalam mendukung proses belajar mengajar."
Bagaimana jika ada pejabat Kemendikbudristek yang terlibat, Bapak Joko?
Menurut Bapak Boyamin Saiman, Koordinator MAFI, "Jika terbukti ada pejabat Kemendikbudristek yang terlibat, mereka harus bertanggung jawab secara hukum. Proses hukum harus berjalan transparan dan adil, tanpa pandang bulu. Ini adalah momentum untuk membersihkan praktik korupsi di sektor pendidikan."
Apakah pengadaan laptop Chromebook ini tepat sasaran, Ibu Ani?
Menurut Ibu Retno Listyarti, Komisioner KPAI, "Pengadaan laptop Chromebook harus dievaluasi secara menyeluruh. Apakah laptop tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru? Apakah infrastruktur pendukung, seperti internet, sudah memadai? Jangan sampai pengadaan ini hanya menjadi proyek yang menghambur-hamburkan uang negara tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi pendidikan."
Apa dampak kasus ini terhadap dunia pendidikan, Bapak Herman?
Menurut Bapak Totok Amin Soefijanto, Pengamat Pendidikan, "Kasus ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga pendidikan. Penting bagi pemerintah untuk segera menuntaskan kasus ini dan mengambil langkah-langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan."
Bagaimana cara mencegah kasus korupsi serupa di masa depan, Ibu Marni?
Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menyatakan, "Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dari semua pihak. Pemerintah terus berupaya memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi."
